Viral Siswa di Depok Tak Habiskan MBG, Orang Tua Akui Rasanya Kurang Enak

Sebuah rekaman video berdurasi 32 detik mendadak menjadi sorotan hangat di berbagai platform media sosial setelah memperlihatkan tumpukan sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbuang sia-sia di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam video tersebut, tampak sejumlah petugas Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sedang sibuk membersihkan wadah makanan atau ompreng stainless steel yang digunakan untuk mendistribusikan program makanan gratis tersebut. Hal yang memicu keprihatinan publik adalah kondisi makanan di dalam ompreng tersebut yang terlihat masih sangat utuh, mulai dari porsi nasi hingga lauk-pauknya, yang langsung dikikis dan dikumpulkan ke dalam wadah penampung sampah makanan. Peristiwa yang terekam pada hari Jumat tersebut langsung memicu perdebatan publik mengenai efektivitas, kualitas, serta sasaran mutu dari program nasional yang sedang diuji cobakan ini.
"Nasi MBG dibuang-buang, sekolah enggak mau makan, MBG, MBG," ujar suara sang perekam video sambil bersenandung dengan nada menyindir, menggambarkan situasi ironis di mana anggaran negara yang besar justru berakhir di tempat sampah. Penelusuran lebih lanjut di lapangan mengonfirmasi bahwa insiden tersebut memang terjadi di salah satu sekolah dasar di kawasan Pasir Putih, Sawangan, sebuah wilayah yang menjadi salah satu titik uji coba program MBG di Kota Depok. Fenomena anak-anak yang enggan menghabiskan makanan ini memicu pertanyaan besar mengenai aspek sensori, cita rasa, dan presentasi visual dari makanan yang disajikan kepada para siswa.
Untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab keengganan para siswa mengonsumsi makanan tersebut, konfirmasi dilakukan kepada salah satu orang tua murid bernama Rahmawati. Ibu dari salah seorang siswa penerima manfaat ini menceritakan bahwa anaknya memang kerap membawa pulang atau menyisakan makanan yang dibagikan oleh petugas SPPG di sekolah. Menurut pengakuan anaknya, makanan yang disediakan memiliki kualitas rasa yang sangat jauh dari selera anak-anak pada umumnya. "Kalau menurut anak saya rasanya kurang enak," ungkap Rahmawati dengan nada kecewa saat dihubungi pada hari Senin.
Rasa penasaran membuat Rahmawati meminta anaknya untuk membawa pulang paket makanan MBG tersebut agar ia bisa mencicipinya sendiri secara langsung. Setelah melakukan pembuktian mandiri, Rahmawati akhirnya memahami mengapa sang anak enggan menyantap makanan yang disediakan oleh pemerintah tersebut. "Jelas saja anak kurang suka, pas saya coba memang rasanya seperti kurang bumbu," jelas Rahmawati, menggambarkan bahwa makanan tersebut terasa hambar dan tidak menggugah selera makan anak-anak yang terbiasa dengan makanan rumah yang kaya rasa.
Selain masalah rasa yang hambar, Rahmawati juga menyoroti aspek estetika atau penyajian visual dari makanan tersebut yang dinilai sangat tidak menarik bagi psikologi anak-anak. Penggunaan ompreng berbahan stainless steel abu-abu tanpa dekorasi atau penataan makanan yang menarik dinilai justru menurunkan nafsu makan siswa sejak pandangan pertama. "Gimana mau menarik, penyajiannya saja kayak makanan di rumah sakit, pantas saja anak-anak tidak menghabiskan MBG," tambah Rahmawati dengan kritis. Bagi anak-anak sekolah dasar, tampilan visual makanan memegang peranan krusial dalam merangsang nafsu makan mereka, dan kemasan yang kaku layaknya bangsal perawatan medis tentu memberikan impresi psikologis yang kurang menyenangkan.
Melihat kondisi ini, Rahmawati memberikan masukan agar pihak pengelola SPPG segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari segi formulasi resep agar makanan lebih memiliki rasa yang ramah di lidah anak-anak, maupun dari segi kemasan yang lebih modern dan interaktif. Namun, ia juga menambahkan opsi radikal jika pemerintah tidak mampu memperbaiki kualitas sajian tersebut. Menurutnya, daripada anggaran negara yang sangat besar terbuang menjadi sampah makanan (food waste), akan jauh lebih efektif jika alokasi dana program tersebut diserahkan langsung kepada orang tua siswa dalam bentuk bantuan tunai atau bahan pangan pokok. "Daripada uangnya buat MBG yang akhirnya dibuang, lebih baik diberikan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya yang menyiapkan bekal makanan dari rumah buat di sekolah, yang pasti disukai dan dihabiskan oleh anak," usulnya.
Kasus yang terjadi di Depok ini membuka tabir tantangan besar dalam implementasi skala nasional program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan baru untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kemampuan kognitif generasi muda Indonesia. Program yang menargetkan puluhan juta anak sekolah di seluruh penjuru Nusantara ini tidak hanya menghadapi tantangan logistik yang rumit, tetapi juga tantangan penerimaan produk (product acceptance) di tingkat konsumen akhir, yaitu anak-anak itu sendiri.
Secara ilmiah, menyusun menu makanan sehat untuk anak-anak sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang sangat komprehensif. Ahli gizi dan kuliner sering kali dihadapkan pada dilema antara idealisme nutrisi dan realitas preferensi rasa anak-anak. Aturan ketat mengenai pembatasan penggunaan garam, gula, dan penyedap rasa sintetis (MSG) dalam program makanan sekolah sering kali membuat makanan terasa hambar jika tidak disiasati dengan teknik memasak yang kreatif. Padahal, anak-anak zaman sekarang sudah sangat terbiasa dengan profil rasa yang kuat dari jajanan komersial di sekitar sekolah mereka yang kaya akan penyedap rasa.
Untuk mengatasi kesenjangan rasa ini, para koki dan ahli gizi di SPPG dituntut untuk menggunakan teknik penguatan rasa alami (natural flavor enhancers). Penggunaan bumbu aromatik tradisional seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, daun salam, serta kaldu tulang asli (bone broth) yang kaya akan rasa gurih alami (umami) seharusnya dimaksimalkan untuk menggantikan peran MSG. Tanpa adanya kreativitas kuliner dalam mengolah bahan makanan sehat, maka makanan yang disajikan akan terus dicap sebagai "makanan rumah sakit" yang membosankan dan berujung pada tingginya angka sisa makanan di piring (plate waste).
Selain masalah rasa, aspek penyajian visual atau "food styling" juga tidak boleh diabaikan. Di negara-negara yang telah sukses menerapkan program makan siang sekolah gratis selama puluhan tahun, seperti Jepang (Kyushoku) dan Korea Selatan, estetika makanan sangat diperhatikan. Makanan disajikan dengan kombinasi warna yang kontras dan menarik, misalnya merah dari tomat atau wortel, hijau dari sayuran segar, dan kuning dari telur, yang ditata sedemikian rupa untuk merangsang sensor visual anak. Penggunaan wadah makanan yang ramah anak, berwarna cerah, atau memiliki sekat yang jelas agar kuah sayur tidak bercampur dengan nasi kering juga menjadi kunci keberhasilan program mereka.
Kasus pembuangan makanan MBG di Depok ini juga memicu alarm bahaya terkait masalah lingkungan dan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan (food waste) terbesar di dunia. Jika program berskala raksasa seperti MBG tidak dikelola dengan sistem kontrol kualitas yang ketat, maka program ini justru berisiko menyumbang ribuan ton sampah organik baru setiap harinya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kapasitasnya sudah sangat kritis di berbagai daerah. Secara ekonomi, setiap gram makanan yang dibuang ke tempat sampah mewakili hilangnya uang rakyat yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun usulan untuk mengalihkan anggaran MBG menjadi bantuan tunai kepada orang tua terdengar praktis, para pakar kebijakan publik dan kesehatan umumnya kurang menyetujui opsi tersebut. Pengalihan dana langsung ke tingkat rumah tangga memiliki risiko deviasi penggunaan yang sangat tinggi, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan gizi anak rentan beralih untuk kebutuhan konsumsi lain seperti pembelian rokok, pulsa internet, atau kebutuhan tersier lainnya. Oleh karena itu, sistem dapur terpusat (centralized kitchen) atau SPPG dinilai tetap menjadi metode terbaik untuk memastikan standarisasi kecukupan gizi makro dan mikro anak, asalkan diiringi dengan mekanisme kontrol kualitas, pelatihan juru masak, dan evaluasi berkala terhadap menu yang disajikan berdasarkan indeks kepuasan siswa. Kasus di Depok harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kebijakan agar fase uji coba MBG ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyempurnakan formula rasa dan sistem penyajian sebelum program ini diterapkan secara penuh di seluruh wilayah Indonesia.





