TNI Jelaskan Peran Pengerahan Prajurit Saat Demo di Bundaran HI

Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah-tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, baru-baru ini memicu gelombang diskusi dan sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Foto dan video yang memperlihatkan barisan prajurit berseragam loreng di sekitar salah satu landmark paling ikonik di ibu kota tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, memicu pertanyaan mengenai batasan peran militer dalam menangani aksi penyampaian aspirasi sipil. Menanggapi dinamika opini publik tersebut, Markas Besar TNI segera memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi masyarakat dan menegaskan koridor hukum yang melandasi kehadiran mereka di lapangan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhamad Nas, menegaskan bahwa pengerahan prajurit TNI di kawasan Bundaran HI sama sekali bukan bentuk pengambilalihan tugas keamanan sipil oleh militer. Nas menjelaskan bahwa kehadiran personel TNI di lokasi demonstrasi murni merupakan implementasi dari skema bantuan kekuatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil setelah adanya permintaan resmi yang diajukan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi eskalasi massa dan menjaga kondusivitas objek-objek vital di sekitar area unjuk rasa.

Menurut Brigjen TNI Muhamad Nas, prajurit TNI yang diterjunkan ke lapangan tidak dibekali mandat untuk berhadapan langsung dengan para demonstran atau melakukan tindakan represif dalam membubarkan massa. Tugas utama mereka adalah berada di lapis kedua sebagai kekuatan cadangan yang siap memberikan dukungan taktis apabila situasi keamanan di lapangan mengalami pemburukan yang signifikan dan membutuhkan perbantuan personel tambahan secara darurat.

"Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu," tutur Nas saat memberikan konfirmasi resmi kepada awak media pada Sabtu (13/6/2026), sebagaimana dilansir dari kantor berita Antara.

Nas menjamin bahwa kendali operasional penanganan demonstrasi sepenuhnya tetap berada di tangan Polri sebagai penanggung jawab utama keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). TNI, lanjutnya, sangat menghormati pembagian peran institusional yang telah diatur oleh undang-undang pasca-reformasi. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi spekulasi yang menyebutkan bahwa militer tengah mencoba mengintervensi atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Artinya tetap polisi di depan," jelas jenderal bintang satu tersebut, menekankan bahwa garis komando di lapangan tetap menempatkan personel Polri sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan massa aksi.

Landasan Hukum Perbantuan TNI kepada Polri

Kehadiran TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi sering kali memicu perdebatan sensitif terkait supremasi sipil dan memori kolektif masa lalu. Namun, jika merujuk pada kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini, keterlibatan militer dalam mendukung tugas kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur secara ketat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI dibagi menjadi dua, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU tersebut, dinyatakan secara eksplisit bahwa salah satu tugas TNI dalam kerangka OMSP adalah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Selain UU TNI, mekanisme perbantuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Berdasarkan regulasi tersebut, Polri berhak meminta bantuan kekuatan kepada TNI apabila eskalasi ancaman dinilai telah melampaui kapasitas normal kepolisian, atau ketika terdapat objek vital nasional yang memerlukan pengamanan ekstra ketat.

Bundaran HI, yang dikelilingi oleh pusat perbelanjaan utama, hotel-hotel internasional, gedung perkantoran kedutaan besar negara sahabat, serta jalur transportasi publik strategis seperti MRT dan Transjakarta, dikategorikan sebagai kawasan yang sangat sensitif. Gangguan keamanan di titik ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga dapat memengaruhi citra stabilitas keamanan Indonesia di mata dunia internasional. Atas dasar urgensi taktis inilah, koordinasi antara Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dijalin untuk menyiagakan personel TNI di sekitar lokasi.

Respons Publik dan Pandangan Aktivis HAM

Meskipun penjelasan resmi mengenai prosedur perbantuan telah disampaikan, pengerahan prajurit aktif ke area demonstrasi sipil tetap mengundang kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak asasi manusia (HAM). Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa kehadiran militer di ruang demonstrasi dapat menciptakan efek psikologis yang intimidatif bagi para demonstran yang sedang menyuarakan pendapat secara damai.

Beberapa pengamat militer dan kepolisian berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi harus dibatasi pada level yang sangat minimal dan hanya digunakan sebagai opsi terakhir (last resort). Mereka menekankan pentingnya transparansi mengenai jumlah personel yang dikerahkan, batas waktu penugasan, serta aturan pelibatan (rules of engagement/ROE) yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pelanggaran prosedur di lapangan.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pihak TNI memastikan bahwa seluruh prajurit yang diperbantukan dalam pengamanan ini telah dibekali dengan instruksi yang ketat untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Prajurit TNI dilarang keras membawa senjata api dengan peluru tajam serta dilarang melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu bentrokan dengan mahasiswa. Kehadiran mereka diinstruksikan untuk bersikap pasif, menjaga jarak aman dari titik konsentrasi massa utama, dan fokus pada pengamanan perimeter luar objek-objek vital di sekitar Bundaran HI.

Dinamika Demonstrasi Mahasiswa di Ibu Kota

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya ini sedari awal mengusung sejumlah tuntutan krusial terkait kebijakan sosial-ekonomi dan reformasi hukum nasional. Bundaran HI dipilih sebagai salah satu titik aksi karena posisinya yang strategis sebagai jantung ibu kota, sebelum massa berencana melakukan long march menuju kawasan Istana Merdeka atau gedung DPR/MPR RI.

Situasi di lapangan sempat mengalami ketegangan ketika arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin mengalami kemacetan total akibat volume massa yang meluap ke badan jalan. Di tengah situasi yang dinamis tersebut, koordinasi antara aparat kepolisian dan koordinator lapangan (Korlap) mahasiswa menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya gesekan fisik.

Kehadiran prajurit TNI yang bersiaga di beberapa titik strategis, seperti di depan Kedutaan Besar negara sahabat dan pusat perbelanjaan besar, berfungsi sebagai deteren preventif untuk mencegah adanya penyusup atau kelompok anarkis yang kerap memanfaatkan momentum demonstrasi mahasiswa untuk melakukan tindakan perusakan fasilitas umum atau penjarahan.

Dengan adanya penjelasan komprehensif dari Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhamad Nas, diharapkan polemik mengenai kehadiran militer di tengah demonstrasi sipil dapat mereda. Penegasan bahwa TNI tetap berada di posisi mendukung dan menghormati supremasi hukum yang menempatkan Polri di garis depan merupakan bentuk komitmen institusi pertahanan negara dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang berjalan beriringan dengan stabilitas keamanan nasional. Pemerintah dan aparat keamanan mengimbau agar setiap elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tetap mematuhi koridor hukum, menjaga ketertiban, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik yang lebih luas.