Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur, Komisi X DPR Minta Temuan BPK Diusut
Dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini tengah diguncang prahara kepemimpinan yang luar biasa hebat. Sebanyak 326 kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaporkan berencana mengundurkan diri secara massal menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Fenomena pengunduran diri massal ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan ini bukanlah persoalan administratif biasa, melainkan sebuah krisis tata kelola pendidikan yang harus dicermati secara serius, mendalam, dan proporsional. Menurutnya, tata kelola keuangan negara, khususnya yang bersumber dari Dana BOS, wajib dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, temuan dari BPK mengenai adanya dugaan penyimpangan atau kesalahan administratif pengelolaan dana tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Namun, Lalu Hadrian juga memberikan catatan kritis bahwa proses penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara membabi buta atau represif. Ia mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, serta penegakan akuntabilitas tetap berjalan secara adil dan transparan. Langkah hukum atau administratif yang diambil tidak boleh mengorbankan stabilitas sekolah, mengintimidasi para pendidik, atau bahkan mengganggu pelayanan pendidikan dasar bagi para siswa di ruang-ruang kelas.
Guna mengurai benang kusut ini, Komisi X DPR RI secara resmi mendorong pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sesungguhnya. Pemerintah harus mencari tahu apakah pengunduran diri massal ini murni karena ketakutan administratif, ketidakmampuan mengelola keuangan, atau justru ada tekanan sistemik dan intervensi politik dari pihak-pihak tertentu di tingkat daerah.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menekankan pentingnya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan bagi para kepala sekolah di seluruh Indonesia. Selama ini, banyak kepala sekolah yang dipilih berdasarkan kompetensi pedagogik dan akademis sebagai guru berprestasi, namun mereka minim mendapatkan pelatihan formal mengenai akuntansi sektor publik dan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibatnya, mereka sangat rentan melakukan kesalahan administratif yang kemudian dikategorikan sebagai temuan kerugian negara oleh BPK. Penguatan kapasitas ini harus menjadi prioritas nasional agar para kepala sekolah dapat bekerja secara profesional, tenang, akuntabel, dan tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran siswa.
Informasi mengenai mundurnya 326 kepala sekolah ini pertama kali mencuat ke publik dan menjadi polemik hangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Berdasarkan data yang dihimpun dalam rapat tersebut, rencana pengunduran diri massal ini diduga kuat tidak terjadi secara spontan, melainkan akibat adanya tekanan atau perintah terstruktur dari oknum birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pola pengunduran diri ini dilaporkan terjadi dalam dua gelombang utama. Pada gelombang pertama, tercatat ada 128 kepala sekolah yang diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Tidak berhenti di situ, gelombang kedua menyusul dengan menyasar 198 kepala sekolah lainnya, sehingga total kepala sekolah yang terseret dalam pusaran kasus ini mencapai 326 orang. Angka ini tentu sangat fantastis mengingat total jumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di seluruh wilayah Sulawesi Selatan adalah sebanyak 1.532 sekolah. Artinya, hampir seperlima dari total kepemimpinan sekolah menengah di provinsi tersebut terancam lowong dalam waktu yang bersamaan.
Pemicu utama dari gelombang pemaksaan mundur ini diduga adalah hasil audit BPK perwakilan Sulawesi Selatan yang menemukan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengelolaan Dana BOS di sejumlah SMAN dan SMKN. Di dalam sistem hukum keuangan negara, temuan BPK umumnya dikategorikan menjadi kesalahan administratif, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau indikasi kerugian daerah/negara. Atas temuan tersebut, BPK sebenarnya telah memberikan rekomendasi resmi agar pihak sekolah menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu dengan cara mengembalikan sejumlah uang yang dinilai menjadi kerugian negara ke kas daerah dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang.
Rekomendasi BPK tersebut sejatinya telah ditindaklanjuti secara kooperatif oleh para kepala sekolah yang bersangkutan. Mereka telah menyetor kembali uang yang menjadi temuan tersebut ke kas daerah, yang berarti secara administratif dan hukum keuangan, kerugian negara tersebut telah dipulihkan. Konfirmasi mengenai penyelesaian pengembalian dana ini bahkan telah diakui secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai kesempatan evaluasi.
Melihat fakta bahwa kerugian negara telah dipulihkan, Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menilai langkah Dinas Pendidikan yang tetap memaksakan atau memfasilitasi penandatanganan surat pengunduran diri bagi ratusan kepala sekolah tersebut sebagai tindakan yang tidak logis, berlebihan, dan cenderung politis. Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, dengan tegas mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menghentikan segala polemik ini dan membatalkan rencana pengunduran diri massal tersebut.
Andi Tenri Indah memberikan rekomendasi keras agar penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri para kepala sekolah dihentikan seketika. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk duduk bersama secara persuasif dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan serta profesional, guna menghindari kegaduhan publik yang lebih luas. Isu mengenai adanya pemaksaan pengunduran diri ini dinilai sangat sensitif dan dapat merusak citra dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, terutama di mata masyarakat luas.
Lebih mengkhawatirkan lagi, polemik pemaksaan mundur ini terjadi tepat di tengah-tengah masa krusial kalender akademik, yaitu menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027. PPDB merupakan momentum tahunan yang sangat sibuk, kompleks, dan membutuhkan stabilitas kepemimpinan yang kuat di setiap satuan pendidikan. Jika 326 sekolah tiba-tiba kehilangan kepala sekolah definitif mereka dan harus dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), dikhawatirkan proses PPDB di Sulawesi Selatan akan mengalami kekacauan sistemik, koordinasi yang buruk, dan berpotensi merugikan ribuan calon siswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan mereka.
Komisi E DPRD Sulsel berpendapat bahwa karena temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas negara, maka secara hukum persoalan tersebut dianggap telah selesai atau clear. Tidak ada alasan mendasar lagi bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi moral maupun administratif berupa pemaksaan pengunduran diri kepada para kepala sekolah tersebut. Andi Tenri Indah mengingatkan bahwa mencari figur pendidik yang siap dan mampu memimpin sekolah dengan baik tidaklah mudah, sehingga mencopot atau memaksa ratusan kepala sekolah mundur secara instan hanya akan menciptakan kemunduran bagi kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Kasus ini kini terus bergulir dan menjadi perhatian serius, baik di tingkat lokal Makassar maupun di tingkat nasional di Jakarta, menanti langkah nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan masa depan pendidikan di bumi Celebes.
