98 Resolution Network Soroti Narasi Indonesia Gelap, Ini Katanya
Perkembangan dinamika sosial-politik di Indonesia belakangan ini kerap diwarnai oleh kontestasi narasi di ruang publik, khususnya di media sosial. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah munculnya gelombang pesimisme yang diartikulasikan melalui berbagai jargon ekstrem, seperti "Indonesia Gelap", "Kabur dari Indonesia", "Sale Indonesia", hingga seruan untuk "Buang Rupiah". Narasi-narasi ini dinilai bukan sekadar kritik terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebuah gerakan sistematis yang membawa pesan keputusasaan nasional. Fenomena inilah yang memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk dari kalangan aktivis sejarah perjuangan reformasi.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, secara tajam menyoroti maraknya gerakan sosial yang menggaungkan narasi-narasi pesimistis tersebut. Menurutnya, kampanye yang menggambarkan masa depan Indonesia secara kelam dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan aset nasional merupakan sebuah anomali besar dalam sejarah panjang gerakan kemasyarakatan di tanah air. Haris memandang narasi semacam itu tidak memiliki akar sosiologis yang sehat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar gerakan sosial yang seharusnya membangun optimisme dan kemandirian bangsa.
"Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial," ujar Haris Rusly Moti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Ia menegaskan bahwa gerakan sosial yang sejati selalu lahir dari rahim kegelisahan rakyat untuk menawarkan jalan keluar yang lebih baik, bukan justru meruntuhkan moral kolektif bangsa dan mengajak masyarakat untuk menyerah pada keadaan.
Untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam, Haris membandingkan situasi saat ini dengan era revolusi kemerdekaan. Pada masa-masa sulit perjuangan melawan kolonialisme, para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah menggunakan narasi keputusasaan untuk menggerakkan massa. Sebaliknya, mereka membakar semangat rakyat dengan narasi "Indonesia Merdeka" yang berdaulat, mandiri, dan berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Visi besar itulah yang berhasil menyatukan keberagaman suku dan golongan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
Sangat memprihatinkan, menurut Haris, ketika Indonesia kini telah memasuki usia delapan dekade kemerdekaan, ruang publik justru dijejali oleh diskursus yang mendegradasi martabat negara sendiri. "Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lain-lain," keluhnya. Ia menilai ada kemunduran berpikir dari sebagian kelompok yang mengklaim diri sebagai representasi gerakan sosial, namun agenda yang diusung justru memperlemah posisi tawar Indonesia di mata dunia.
Di sisi lain, Haris melihat arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian bangsa melalui berbagai program strategis. Ia menilai Presiden Prabowo memahami betul bahwa kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia selama ini belum dikelola secara optimal untuk kemakmuran rakyat banyak. Arus kekayaan negara sering kali menguap ke luar negeri atau hanya berputar di lingkaran elit tertentu, sementara gerakan sosial arus pinggiran kerap kesulitan menemukan formula taktis untuk mengubah keadaan tersebut.
Salah satu langkah konkret yang diapresiasi oleh Haris adalah keberanian Presiden Prabowo dalam melakukan reformasi struktural di sektor penerimaan negara. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering kali hanya menyentuh permukaan, langkah kepresidenan saat ini dinilai langsung menyasar pada akar masalah kebocoran anggaran yang sistemik. Haris menggarisbawahi upaya keras pemerintah dalam memberantas praktik culas di sektor perdagangan internasional dan perpajakan, seperti tindakan under invoicing (penurunan nilai faktur) dan transfer pricing (manipulasi harga transfer) yang kerap dilakukan oleh korporasi global untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia.
"Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil," ucap Haris secara lugas. Menurutnya, pemberantasan korupsi di hulu penerimaan negara jauh lebih berdampak signifikan terhadap postur APBN dibandingkan dengan sekadar penindakan kasus-kasus korupsi di hilir yang bersifat administratif dan bernilai relatif kecil. Langkah ini dianggap sebagai strategi fundamental untuk mengamankan hak-hak finansial rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Haris membedah tradisi gerakan sosial dari sudut pandang sosiologi politik. Secara historis, gerakan sosial selalu menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis terhadap situasi yang dianggap menyimpang atau tidak adil. Gerakan sosial yang sehat akan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif untuk memperbaiki sistem yang rusak. Sebagai contoh, pada masa-masa sebelumnya, aktivis kemasyarakatan membangun narasi "Indonesia Bersih" sebagai respons tandingan terhadap realitas negara yang saat itu dinilai kotor akibat cengkeraman koruptor dan keserakahan oligarki ekonomi (serakahnomic).
Ia juga mengajak publik untuk merefleksikan kembali memori kolektif perjuangan politik pada era Orde Baru. Pada masa itu, gerakan sosial-politik mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bersatu membangun narasi tuntutan reformasi dan demokrasi politik. Narasi tersebut merupakan antitesis yang sangat jelas terhadap sistem pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Begitu pula pada awal era reformasi, gerakan sosial secara konsisten melancarkan kritik dan aksi menolak kebijakan neoliberalisme yang gencar melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mencabut berbagai subsidi yang sangat dibutuhkan oleh rakyat miskin.
Berdasarkan rekam jejak sejarah tersebut, Haris menilai penolakan sebagian kelompok terhadap program-program kesejahteraan rakyat yang diusung pemerintah saat ini merupakan sebuah kontradiksi yang sangat aneh. Gerakan sosial yang seharusnya berjuang demi pemenuhan hak-hak dasar rakyat, kini justru tampak berdiri berseberangan dengan program-program jaring pengaman sosial.
"Andaikata kita perhatikan, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), pembangunan kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas dari rakyat," tegas Haris. Ia menambahkan bahwa sangat tidak masuk akal apabila ada kelompok sipil yang mengaku membela rakyat, namun di saat yang sama menentang kebijakan pengalokasian anggaran negara yang secara langsung menyasar perbaikan gizi dan fasilitas hidup masyarakat kelas bawah.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai pro dan kontra, Haris memberikan pembelaan yang rasional. Ia mengingatkan bahwa program ini merupakan terobosan pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang secara spesifik menargetkan perbaikan kualitas gizi bagi anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil secara masif dan terstruktur. Sebagai sebuah kebijakan baru berskala nasional, tentu diperlukan waktu, proses adaptasi, dan evaluasi yang mendalam untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal.
Ia meminta semua pihak untuk bersikap adil dalam memberikan penilaian dan tidak terburu-buru menghakimi program tersebut sebagai sebuah kegagalan. Haris membandingkan program MBG dengan berbagai skema bantuan sosial (bansos) konvensional yang telah berjalan selama puluhan tahun namun hingga kini masih sering diwarnai oleh berbagai celah penyimpangan dan korupsi.
"Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," jelasnya. Oleh karena itu, ketimbang menyuarakan narasi pesimistis yang destruktif, Haris mendorong seluruh elemen bangsa, termasuk para aktivis dan akademisi, untuk ikut serta mengawal, mengawasi, dan memberikan masukan konstruktif agar program MBG dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas.
