Bima Arya Dorong Kepala Daerah Jaga Visi Pembangunan yang Berkelanjutan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045 memerlukan sejumlah prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kebijakan, salah satunya adalah keberadaan visi nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, visi yang konsisten dan berkesinambungan merupakan fondasi utama agar arah pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang benar, stabil, dan tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika politik praktis maupun pergantian kepemimpinan di tingkat lokal dan nasional.
"Cerita tentang negara maju adalah cerita tentang keberlanjutan," ujar Bima Arya saat memberikan pemaparan dalam acara Student Day Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan yang berlangsung di Taman Bukit Palem Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam forum akademik tersebut, mantan Wali Kota Bogor dua periode ini menekankan bahwa sejarah peradaban dunia telah membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu melompat menjadi kekuatan ekonomi global tanpa adanya konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
Pernyataan ini sengaja ia sampaikan di hadapan para akademisi, mahasiswa pascasarjana, dan calon pemimpin masa depan untuk membuka cakrawala berpikir mengenai pentingnya sinkronisasi pembangunan. Bima mencontohkan sejumlah negara maju di Asia, salah satunya adalah Singapura. Negara kota tersebut berhasil mentransformasikan dirinya dari sebuah wilayah miskin sumber daya alam pada tahun 1965 menjadi salah satu pusat keuangan dan logistik global paling berpengaruh di dunia saat ini. Kunci utama dari keberhasilan Singapura, menurut Bima, terletak pada komitmen para pemimpinnya untuk menjaga dan menjalankan visi pembangunan secara berkelanjutan tanpa adanya interupsi kebijakan yang berarti ketika terjadi transisi kepemimpinan.
Sebaliknya, Bima menyoroti sebuah fenomena klasik yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyayangkan masih adanya kecenderungan perubahan arah kebijakan dan program pembangunan setiap kali terjadi pergantian kepala daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena "ganti pemimpin, ganti kebijakan" ini dinilai sangat merugikan keuangan negara dan menghambat akselerasi pembangunan karena proyek-proyek strategis yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya sering kali terbengkalai atau bahkan dihentikan demi ego sektoral atau kepentingan politik jangka pendek pemimpin baru.
Oleh karena itu, sebagai representasi dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, Bima mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—untuk memiliki kedewasaan politik dan visi jangka panjang. Kepala daerah diharapkan mampu menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini penting agar terjadi benang merah pembangunan yang kokoh dari tingkat pusat hingga ke unit pemerintahan terkecil di daerah.
Selain isu keberlanjutan visi, Bima Arya juga menggarisbawahi bahwa kemandirian bangsa merupakan pilar krusial lainnya yang harus diperjuangkan secara kolektif. Kemandirian dalam bidang pangan, energi, teknologi, dan ekonomi tidak akan pernah tercapai apabila tidak ditopang oleh sistem kepemimpinan yang efektif dan berorientasi pada hasil (execution-oriented leadership). Menurutnya, kecerdasan intelektual dan sistem demokrasi yang maju tidak akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat apabila mesin birokrasi dan roda pemerintahan tidak berjalan dengan optimal.
"Mau kita punya banyak orang pintar, banyak orang hebat, demokrasinya diagungkan, tapi kalau pemerintahan enggak jalan, useless. Kita enggak akan ke mana-mana," tegas Bima di hadapan peserta seminar. Ungkapan ini menjadi kritik sekaligus refleksi mendalam bahwa efektivitas pemerintahan (government effectiveness) adalah kunci dari implementasi setiap regulasi dan rencana di atas kertas. Demokrasi, lanjutnya, harus mampu melahirkan kepemimpinan yang bekerja nyata, bukan sekadar kepemimpinan kosmetik yang terjebak dalam lingkaran retorika politik tanpa eksekusi yang konkret.
Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan modern yang semakin kompleks, Bima menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dan inovasi. Di era disrupsi saat ini, pemerintah tidak lagi bisa memosisikan diri sebagai aktor tunggal dalam menyelesaikan seluruh persoalan publik. Dibutuhkan pendekatan kemitraan multipihak atau yang sering dikenal dengan konsep pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, hingga media massa.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Pakuan yang telah mengangkat tema-tema yang sangat relevan, yaitu inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing dalam kegiatan akademik tersebut. Menurut Bima, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai dapur pemikiran, penyedia riset terapan, dan pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang siap membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Di sisi lain, Bima juga mengingatkan para pemimpin daerah agar tidak hanya fokus pada dinamika domestik, melainkan juga harus memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap eskalasi ketegangan geopolitik global. Dunia saat ini sedang berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan, persaingan dagang antar-negara adidaya, hingga ancaman perubahan iklim. Dinamika global tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak domino terhadap stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
"Karena uncertain geopolitik ini berdampak pada dolar, berdampak ke minyak, dan lain-lain. Jadi nomor satu, geopolitics matters," sambungnya. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global, misalnya, dapat langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena membengkaknya biaya logistik dan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar lokal. Oleh sebab itu, kepala daerah dituntut memiliki literasi global yang baik agar mampu memitigasi dampak risiko eksternal terhadap perekonomian daerahnya masing-masing.
Sebagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan global dan domestik tersebut, investasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi harga mati. Kepala daerah harus memastikan bahwa program-program peningkatan kapasitas masyarakat, reformasi birokrasi, dan penyediaan fasilitas pendidikan serta kesehatan berjalan dengan baik. SDM yang unggul dan memiliki daya saing global akan menjadi motor penggerak utama birokrasi yang lincah (agile bureaucracy) dalam melayani masyarakat.
Kendati demikian, Bima mengingatkan bahwa ketersediaan SDM yang pintar dan infrastruktur yang megah tidak akan menjamin kesuksesan pembangunan jika tidak disertai dengan strategi pemerintahan yang tepat dan presisi. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya, dan potensi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu formula tunggal yang bisa diterapkan di semua wilayah (one size fits all). Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
"Masalahnya adalah strategi tepat atau enggak? Only time will tell … jadi strategi ini adalah risiko para pemimpin," tandas Bima Arya menutup pemaparannya, menekankan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh seorang kepala daerah akan dicatat oleh sejarah dan diuji oleh waktu.
Kegiatan Student Day Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan tersebut berlangsung dengan khidmat dan interaktif. Acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Rektor Universitas Pakuan Didik Notosudjono, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Sri Setyaningsih, serta segenap jajaran civitas academica, dosen, dan mahasiswa Universitas Pakuan yang antusias mendiskusikan masa depan kepemimpinan nasional dan daerah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
